Sebagai warga negara saya memiliki hak : hak bertanya atas ketidak beresan dan carut-marut yang terjadi di negara tercinta “Indonesia”, hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik, hak untuk menolak dan menentukan kepemimpinan di masa yang akan datang. Hak itu kemudian disebut sebagai hak berpendapat, menentukan tindakan dan pilihan.
Hak dasar itu yang kemudian disebut sebagai satu proses dinamika sosial masyarakat di negara yang menganut demokrasi seperti Indonesia. berpendapat, menentukan pilihan dan tindakan dijamin secara UU dan konstitusi. Tentu kita bersyukur hidup di era demokrasi seperti seperti sekarang. Tidak seperti dulu saat pemerintahan Soeharto, yang segala dilarang dan dikontrol. Dengan sistem demokrasi saat ini kita leluasa menilai dan melontarkan keritik. Seandainya kita tidak hidup dan ada di negara yang menganut demokrasi “Indonesia” tentu kita tidak bisa leluasa mengkritik dan mengevaluasi penguasa. Maka oleh sebab itu kita patut berysukur.
Namun sistem demokrasi yang kita jalan saat ini masih labil. Pada kondisi demokrasi labil seperti di indonesia saat ini kita butuh sosok yang mampu memberikan pencerahan. Sosok ini diharapkan akan bisa memberikan harapan dan mewujudkan mimpi masyarakat indonesia. Siapakah tokoh ini... biarlah publik yang menentukan.
Diakui atau tidak sistem demokrasi kita saat ini masih didominasi oleh kepentingan elit dan pengusaha. Hak dasar warga negara untuk mendapatkan pelayanan yang baik sebatas wacana belum bisa terrealisasi secara baik. Parahnya lagi, sistem politik pragmatis dengan segala kepentingan yang menyelubungi semakin memperparah terjadinya kecurangan dan korupsi.
Kalau kita perhatikan perjalanan pemeritahan SBY yang sudah lebih dari satu pereode ternyata masih belum bisa bekerja maksimal. Politik saling sandera terlihat sangat dominan. Yang ada hanya bagi-bagi kekuasaan. Harapan rakyat mengenai pemerintahan yang baik dan bersih hanya menjadi mimpi “bagai punggung merindukan rembulan”.
Pemerintah memang pandai mengemas program. Sudah berapa banyak program yang dicanangkan oleh pemerintah, eneg juga untuk merinci program yang tak pernah bisa direalisasikan. Program-program yang disebut pro rakyat hanya manis dalam tataran kertas nihil dalam implementasi. Pembrantasan korupsi masih terkesan jalan di tempat.
Penegakan hukum terkesan tebang pilih. Sementara dominasi politik cenderung lebih kuat ketimbang proses hukum itu sendiri. Lihat saja bagaimana kasus Century. Kasus Bibit dan Candra, dan beberapa kasus lainnya.
Para wakil rakyat hanya pandai ngomong dan berpura-pura. Maka wajar bila sebagian masyarakat menilai para wakil rakyat itu pinter ngelis “pembohong”. Sungguh naif jika wakil rakyat hanya pandai berpura-pura dan bermain manuver atas lawan politiknya. Sementara tugas pokok sebagai pelayan rakyat hanya menjadi pemoles publik.
Saya kira para wakil rakyat itu tidak mau dibilang pelayan, coba aja anda panggil mereka dengan sebutan itu pasti anda akan berurusan dengan hukum. Yang ada, justru para wakil rakyat itu yang terus menagih pelayanan pada rakyat. Ketika hendak akan maju dalam pemilihan mereka dekat dengan rakyat, namun saat jadi jangankan dekat disapa saat berpapasan mereka enggan menoleh.
Pola konstriksi di lembaga terhormat DPR justru mencerminkan pola sebaliknya, tindakan mereka para wakil rakyat justru sering bertentangan dengan kehendak rakyat. Tentu kita tak akan membiarkan teradisi bobrok pada anak dan generasi kelak. Kita harus tetap bangkit dan melakukan satu perubahan.
Sekarang kita butuh pemimpin yang memiliki kometment dan visi misi yang jelas. Tapi bukan sekedar visi misi di atas kertas, kita butuh langkah konkrit dan realisasi bukan sekedar visi misi seperti pemerintah sekarang. Lalu siapakah pemimpin tersebut ?
Saya tidak akan menggiring publik untuk mengarah pada tokoh tertentu. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan kepedulian saya akan memberikan beberapa gambaran sosok pemimpin tersebut. Apakah saudara setuju atau malah menolak itu adalah hak anda. Seperti saya sebutkan di awal tulisan ini biarlah publik yang akan menentukan.
Ada dua sosok yang dianggab ideal memimpin bangsa ini kedepan siapakah dia. Kedua sosok ini tidak memilki kendaraan politik. Namun peran dan sumbangannya pada bangsa ini telah banyak dirasakan oleh rakyat. Dua tokoh itu adalah Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dan Sri Mulyani Indrawai mantan Menteri keuangan.
Dua tokoh tersebut sangat layak dam memiliki kemampuan untuk membawa indonesia ke arah yang lebih baik. Sekarang tinggal kemauan masyarakat “rakyat” apakah mereka menginginkan perubahan dan perbaikan atas kerisis bangsa ini jawabannya ada di tangan rakyat. Jika rakyat bila iya maka tentu dua sosok tersebut berkewajiban mengawal kepercayaan yang lahir dari hati nurani rakyat.
Mahfud MD selama menjadi ketua Mahkamah Konstitusi banyak memberikan gebrakan dan reformasi, sementara Sri Mulyani Indarawati selama bergabung dengan kabinet indonesia-menjadi menteri keuangan telah banyak berkontrimbusi dalam menaikkan pendapatan negara dan menerapkan good governance.
Paratai-parti besar yang kita harapkan mampu memberikan satu perubahan dan memberikan kesejahteraan ternyata mereka cnderung mengedepankan kepentingan kekuasaan dan bisnis. Maka wajar bila dalam tataran kerja dan implimentasi terkesan bagi-bagi kue proyek. Sekarang terserah rakyat apakah mereka akan memilih partai besar yang jelas menipu atau kita memilih sosok yang memiliki kometemen terhadap feformasi.
Maka rakyat harus menentukan sikap sejak sekarang.
SALAM INDONESSIA
Hak dasar itu yang kemudian disebut sebagai satu proses dinamika sosial masyarakat di negara yang menganut demokrasi seperti Indonesia. berpendapat, menentukan pilihan dan tindakan dijamin secara UU dan konstitusi. Tentu kita bersyukur hidup di era demokrasi seperti seperti sekarang. Tidak seperti dulu saat pemerintahan Soeharto, yang segala dilarang dan dikontrol. Dengan sistem demokrasi saat ini kita leluasa menilai dan melontarkan keritik. Seandainya kita tidak hidup dan ada di negara yang menganut demokrasi “Indonesia” tentu kita tidak bisa leluasa mengkritik dan mengevaluasi penguasa. Maka oleh sebab itu kita patut berysukur.
Namun sistem demokrasi yang kita jalan saat ini masih labil. Pada kondisi demokrasi labil seperti di indonesia saat ini kita butuh sosok yang mampu memberikan pencerahan. Sosok ini diharapkan akan bisa memberikan harapan dan mewujudkan mimpi masyarakat indonesia. Siapakah tokoh ini... biarlah publik yang menentukan.
Diakui atau tidak sistem demokrasi kita saat ini masih didominasi oleh kepentingan elit dan pengusaha. Hak dasar warga negara untuk mendapatkan pelayanan yang baik sebatas wacana belum bisa terrealisasi secara baik. Parahnya lagi, sistem politik pragmatis dengan segala kepentingan yang menyelubungi semakin memperparah terjadinya kecurangan dan korupsi.
Kalau kita perhatikan perjalanan pemeritahan SBY yang sudah lebih dari satu pereode ternyata masih belum bisa bekerja maksimal. Politik saling sandera terlihat sangat dominan. Yang ada hanya bagi-bagi kekuasaan. Harapan rakyat mengenai pemerintahan yang baik dan bersih hanya menjadi mimpi “bagai punggung merindukan rembulan”.
Pemerintah memang pandai mengemas program. Sudah berapa banyak program yang dicanangkan oleh pemerintah, eneg juga untuk merinci program yang tak pernah bisa direalisasikan. Program-program yang disebut pro rakyat hanya manis dalam tataran kertas nihil dalam implementasi. Pembrantasan korupsi masih terkesan jalan di tempat.
Penegakan hukum terkesan tebang pilih. Sementara dominasi politik cenderung lebih kuat ketimbang proses hukum itu sendiri. Lihat saja bagaimana kasus Century. Kasus Bibit dan Candra, dan beberapa kasus lainnya.
Para wakil rakyat hanya pandai ngomong dan berpura-pura. Maka wajar bila sebagian masyarakat menilai para wakil rakyat itu pinter ngelis “pembohong”. Sungguh naif jika wakil rakyat hanya pandai berpura-pura dan bermain manuver atas lawan politiknya. Sementara tugas pokok sebagai pelayan rakyat hanya menjadi pemoles publik.
Saya kira para wakil rakyat itu tidak mau dibilang pelayan, coba aja anda panggil mereka dengan sebutan itu pasti anda akan berurusan dengan hukum. Yang ada, justru para wakil rakyat itu yang terus menagih pelayanan pada rakyat. Ketika hendak akan maju dalam pemilihan mereka dekat dengan rakyat, namun saat jadi jangankan dekat disapa saat berpapasan mereka enggan menoleh.
Pola konstriksi di lembaga terhormat DPR justru mencerminkan pola sebaliknya, tindakan mereka para wakil rakyat justru sering bertentangan dengan kehendak rakyat. Tentu kita tak akan membiarkan teradisi bobrok pada anak dan generasi kelak. Kita harus tetap bangkit dan melakukan satu perubahan.
Sekarang kita butuh pemimpin yang memiliki kometment dan visi misi yang jelas. Tapi bukan sekedar visi misi di atas kertas, kita butuh langkah konkrit dan realisasi bukan sekedar visi misi seperti pemerintah sekarang. Lalu siapakah pemimpin tersebut ?
Saya tidak akan menggiring publik untuk mengarah pada tokoh tertentu. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan kepedulian saya akan memberikan beberapa gambaran sosok pemimpin tersebut. Apakah saudara setuju atau malah menolak itu adalah hak anda. Seperti saya sebutkan di awal tulisan ini biarlah publik yang akan menentukan.
Ada dua sosok yang dianggab ideal memimpin bangsa ini kedepan siapakah dia. Kedua sosok ini tidak memilki kendaraan politik. Namun peran dan sumbangannya pada bangsa ini telah banyak dirasakan oleh rakyat. Dua tokoh itu adalah Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dan Sri Mulyani Indrawai mantan Menteri keuangan.
Dua tokoh tersebut sangat layak dam memiliki kemampuan untuk membawa indonesia ke arah yang lebih baik. Sekarang tinggal kemauan masyarakat “rakyat” apakah mereka menginginkan perubahan dan perbaikan atas kerisis bangsa ini jawabannya ada di tangan rakyat. Jika rakyat bila iya maka tentu dua sosok tersebut berkewajiban mengawal kepercayaan yang lahir dari hati nurani rakyat.
Mahfud MD selama menjadi ketua Mahkamah Konstitusi banyak memberikan gebrakan dan reformasi, sementara Sri Mulyani Indarawati selama bergabung dengan kabinet indonesia-menjadi menteri keuangan telah banyak berkontrimbusi dalam menaikkan pendapatan negara dan menerapkan good governance.
Paratai-parti besar yang kita harapkan mampu memberikan satu perubahan dan memberikan kesejahteraan ternyata mereka cnderung mengedepankan kepentingan kekuasaan dan bisnis. Maka wajar bila dalam tataran kerja dan implimentasi terkesan bagi-bagi kue proyek. Sekarang terserah rakyat apakah mereka akan memilih partai besar yang jelas menipu atau kita memilih sosok yang memiliki kometemen terhadap feformasi.
Maka rakyat harus menentukan sikap sejak sekarang.
SALAM INDONESSIA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar