"Orang boleh pandai setinggi langit tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan sejarah. menulis adalah bekerja untuk keabadian" (Pramoedya Ananta Toer)

Jumat, 14 Juni 2013

DUKUNG KENAIKAN HARGA BBM

Pernyataan di atas bukan pertanyaan populis. Apa lagi ditengah derasnya gelombang unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM oleh mahasiswa dan oramas bahkan partai. Yang menolak kenaikan harga BBM beralasan "….kenaikan BBM akan menyengsarakan hanyat hidup rakyat kecil, rakyat akan semakin tercekik, karena kenaikan harga BBM akan diikuti oleh kenaikan harga-hara bahan pokok yang lain". Pernyataan itu benar. Namun bila kita telisik lebih jau dan dilihat dari aspek jangka panjang serta efektifitas BBM itu sendiri muncul satu pertanyaan mendasar pula, apakah masyarakat kecil yang memanfaatkan BBM, atau penolakan ini ada kepentingan bisnis uyang lebih besar. Jika hara BBM tetap jelas negara yang akan menanggung bebaban dan lagi-lagi orang pembisnis dan orang berduit yang diuntungkan.


Kita jangan terjebak pada isu penolakan yang diselipi kepentingan bisnis besar. Harga BBM harus naik, dan bantuan BLSM harus dipermaninkan. Alokasi subsis BBM harus dialihkan pada sektor riil yang lebih menyentuh, perbaikan infrastruktur (jalan, transportasi dll). Karena jika infrastruktur jalan baik ekonomi akan berjalan lancar dan itu dampaknya langsung dirasakan oleh rakyat.

Kita pun tidak boleh terjebak oleh pencitraan partai yang juga menolak kenaikan harga BBM, toh kenaikan harga BBM ini bukan untuk kepentingan segelintir orang tapi untuk kemaslahatan bangsa dalam jangka panjang. Dan saya justru mepertanyakan sikap partai politik yang berkoalis dengan pemerintah kemudian bersembrangan dengan sikap pemerintah yang tengah berusaha menyelamatkan negara ini dari kebangkrutan, akibat subdisi BBM yang justru dinikmati oleh orang yang kaya. Dan kita juga mempertanyakan sikap dan konsistensi partai politik (PKS) yang menolak kenaikan harga BBM, sikap dan penolakan PKS ini hanya pencitraan di tengah gempuran kasus korupsi yang kini terus bergulir di tangan KPK.

Benarkah PKS berpihak kepada rakyat kecil atas sikap dan penolakannya terhadap kenaikan harga BBM, justru sikap subjektif kita melihat bagaimana parti ini bersandiwara demi pencitraan dalam menghadapi pemilu 2014 nanti. Seandainya PKS bukan bagian dari koalisi saya pikir wajar laj bila mereka menolak rencana kenaikan harga BBM.

Mari kita bersikap wajar dalam menyikapi harga BBM, di era reformasi dan demokrasi semua orang boleh bersikap dan menyatakan sikap atas kenaikan harga BBM, termasuk dengan menolak, berdemonstrasi dll. tapi kita pun harus objektif menilai dan melihat kondisi bangsa saat ini khususnya kenaikan harga BBM. Jangan sampai aksi dan penolakan itu justru merugikan negara dan rakyat. Khusunya para masiswa yang sering melakukan demo yang berujung pada perusakan fasilitas Negara.

Mengapa kita tak duduk bersama mencari opsi dan solusi supaya atas kenaikan harga BBM. Pada situasi seperti ini penolakan kenaikan harga BBM itu hanya menambah kebisingan public dan mengganggu. Sikap dan cara jalanan harus diubah kepada cara yang lebih konstruktif dan kontributif yaitu kemaslahatan bangsa ke depan. Apakah tidak mungkin kita beralih dari ketergantungan BBM yang nyata-nyata secara persedian terus menyusut, perlu kita sadara bahwa kita bukan lagi peng-ekspor BBM. Jika bangsa lain tengah merancang penghematan BBM masak kita sibuk meributkan keniakan harga BBM.

Saya terkesan dengan pernyatan seorang teman PAPUA yang mengatakan, “Orang Jawa sibuk dan ribut soal kenaikan harga BBM dari Rp. 4.500,00 menjadi Rp. 6.500,00, kami di PAPUS sudah terbiasa membeli BBM 10.000,00-15.000,00 perliternya”. Pernyataan tersebut sangat sederhana dan sekaligus menggelitik kesadaran kita semua. Benarkah sikap penolakan atas kenaikan harga atas BBM sebagai aspirasi dan keperihatinan terhadap rakyat kecil. Atau sikap dan penolakan itu titipan dan kepentingan bisnis.

Ayo kita saling mengoreksi dan berpikir atas kepentingan bangsa jangka panjang. Kritik atas kebijakan itu memang perlu bahkan wajib. Tapi solusi merupakan satu hal yang lebih dibutuhkan guna kebaikan bangsa jangka panjang. Dan rencaca BLSM harus kita pantau guna tidak terjadi penyimpangan, dan BLSM kita dorong untuk dipermanenkan, atau kalau tidak pemerintah dan kita mendurong supaya BLSM itu dialihkan pada hal yang lebih produktif, supaya tidak terkesan suap dalam arti lain.  

#BBM1


Tidak ada komentar: